Subscribe News


 
E-mail
Name

 

Anda Pengunjung Ke:

free html visitor counters

User:


Pilkada Serentak dan Tantangan Sinergi Kepala Daerah


Drs. Priyono, M. Si.

Pilkada Serentak dan Tantangan Sinergi Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia yang dijadwalkan diselenggarakan pada 9 Desember 2015 digadang menjadi momentum bagi lahirnya para pemimpin daerah yang lebih baik. Harapannya, melalui pilkada serentak ini akan muncul para pemimpin yang tidak hanya berorientasi memperebutkan kekuasaan semata, tetapi memiliki keinginan luhur untuk menyelenggarakan pembangunan daerah secara optimal.

Sementara di wilayah Solo Raya yang terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, para kandidat kepala daerah telah selesai mendaftar di KPUD dan siap bertarung dalam pilkada serentak akhir tahun ini. Solo Raya sendiri selama ini merupakan salah satu barometer perpolitikan nasional.

Solo Raya merupakan kawasan yang memiliki akar kesejarahan bersama yang kuat. Kawasan ini dahulu dikenal dengan istilah Karesidenan Surakarta. Karesidenan adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang residen pada masa penjajahan Belanda. Dahulu wilayah Karesidenan Surakarta meliputi kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Wilayah Karesidenan ini serupa dengan wilayah Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Keseluruhan wilayah ini menempati area seluas 5.722,38 km2 dan terletak pada cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dan pegunungan karst selatan yang memiliki ciri khas kubah sewu.

Seiring berjalannya waktu, Solo Raya kini berubah menjadi kawasan yang kian maju dengan beragam karakteristiknya. Meski secara administratif kini terpisah-pisah oleh pemerintah kota/kabupaten, namun warga Solo Raya telah lama menyatu secara budaya dan ekonomi yang didukung oleh perkembangan industri, transportasi, dan telekomunikasi di kawasan tersebut.

Kemudian seiring era otonomi daerah dengan yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan kemandirian pemerintahan daerah agar mampu melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Namun demikian, otonomi daerah ternyata disikapi secara berbeda-beda oleh pemerintah daerah. Misalnya mereka mempersepsikan otonomi sebagai momentum untuk memenuhi keinginan-keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan

konteks yang lebih luas yaitu daerah lain yang berdekatan.

Akibatnya, muncul beberapa sikap negatif yang meresahkan seperti berkembangnya sentimen primordial dan munculnya sikap “ego daerah” yang berlebihan sehingga tak jarang menyebabkan terjadinya konflik antar daerah. Apalagi sejak dilakukannya pilkada secara langsung, kepala daerah yang terpilih seolah menjadi “Raja Kecil” di daerahnya yang terkesan memiliki kekuasaan mutlak atas daerahnya. Kabupaten atau kota cenderung memproteksi seluruh potensi daerahnya secara ketat demi kepentingannya sendiri dan menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain.

Salah satu contoh kasus konflik antar daerah terjadi pada 2013 silam dimana Bupati Klaten, Sunarna, mengancam menghentikan pasokan air dari Mata Air Cokro ke PDAM Solo lantaran perusahaan tersebut menunggak retribusi selama satu tahun. Sementara Walikota Solo, Rudy, balas mengancam Sunarna bila ancaman Klaten direalisasikan, maka Bupati Klaten akan dimejahijaukan. Demikian pula masalah banjir yang terjadi di Solo Raya sampai kabupaten yang dilalui aliran bengawan Solo dengan panjang sungai kurang lebih 600 km dan berhulu di Wonogiri dan bermuara ada di Kabupaten Gresik, membutuhkan pembangunan yang sinergi antara daerah Hulu dan Hilir dan hanya kepala daerah yang memiliki kecerdasan lingkungan yang dapat

mengkaitkan problem spasial daerah. Oleh karenanya betapa pentingnya memilih pemimpin daerah yang tidak boleh terbebani dengan urusan politik sehingga kepala daerah tidak merdeka yang berimplikasi pada rendahnya pelayanan terhadap masyarakat dan bisa menimbulkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Maka calon kepala daerah perlu diuji kembali track record masa lalu baik kejujurannya, kemerdekaannya, kepedulian terhadap lingkungan, kecerdasannya,moralnya, bersih korupsi dan nepotisme dan masyarakat harus dilibatkan dalam uji track record tersebut karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang profil calon kepala daerah dan lebih bersifat pragmatis serta orientasi jangka pendek.

Oleh karena itu, sinergi antar pemerintah daerah merupakan sebuah isu penting yang perlu diperhatikan mengingat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Manfaat yang bisa dipetik dari adanya sinergi antara pemerintah daerah di Solo Raya adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan di sisi lain agar banyak potensi yang dimiliki oleh tiap daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama secara lebih optimal.

Selama ini sinergi antar daerah belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan sehingga tidak dianggap sebagai suatu yang penting dilakukan oleh para kepala daerah. Padahal berbagai permasalahan atau keputusan internal suatu kota/kabupaten sering berkaitan dengan permasalahan atau keputusan di luar batas wilayahnya. Suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu kota atau kabupaten sering kurang memperhitungkan dampaknya bagi kota atau kabupaten lain. Ada banyak permasalahan pada satu daerah di Solo Raya yang muncul ke permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari daerah yang lain, seperti persoalan pengelolaan sumberdaya alam, penanganan sampah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya.

Posting 28 November 2015

Contact Us

Fakultas Geografi UMS
Surakarta: Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta
Telp. 62-271-717417 ext 151-153

Galery






Calendar